Coretax, Langkah Sunyi Menuju Pajak yang Transparan

Oleh Redaksi

Perubahan besar tidak selalu hadir dengan suara keras. Ia jarang datang bersama pidato panjang atau perayaan megah. Sering kali, perubahan justru bergerak perlahan, nyaris tak terdengar, tetapi menembus sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Dalam urusan perpajakan Indonesia, perubahan semacam itu sedang berlangsung melalui sebuah sistem bernama Coretax.

Bagi sebagian orang, Coretax mungkin hanya terdengar sebagai istilah teknis—nama aplikasi, proyek digital pemerintah, atau sekadar jargon reformasi birokrasi. Namun di balik nama yang kaku itu, sesungguhnya ada sebuah upaya panjang untuk mengubah cara negara dan warga saling memandang dalam urusan pajak. Coretax adalah cerita tentang data, kepercayaan, dan transparansi yang dibangun tanpa gegap gempita.

Pajak dan Hubungan yang Tidak Pernah Sederhana

Sejak lama, pajak memiliki hubungan yang rumit dengan masyarakat. Ia diakui sebagai tulang punggung negara, tetapi pada saat yang sama kerap dipandang sebagai beban. Banyak warga patuh karena takut sanksi, bukan karena memahami atau merasa dilibatkan. Dalam pengalaman sehari-hari, pajak sering terasa jauh dari kehidupan nyata—ia hadir sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari kontrak sosial.

Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang merasa urusan pajak terlalu rumit untuk dipahami. Formulir berlapis, istilah teknis, dan perubahan aturan membuat pajak seperti labirin. Sementara itu, dari sisi negara, persoalan lain muncul: data yang terpecah, sistem yang tidak saling terhubung, dan pengawasan yang bergantung pada kerja manual.

Hubungan yang tidak sederhana inilah yang menjadi latar lahirnya Coretax. Ia tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dari kesadaran bahwa sistem lama sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan zaman digital.

Jejak Panjang Sistem yang Terfragmentasi

Sebelum Coretax, administrasi perpajakan di Indonesia berjalan di atas berbagai sistem yang dibangun pada waktu dan kebutuhan yang berbeda. Pendaftaran wajib pajak, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, dan penagihan memiliki platform masing-masing. Meskipun terhubung, hubungan itu sering bersifat parsial.

Akibatnya, satu data bisa muncul dalam versi berbeda di sistem yang berbeda pula. Kesalahan input kecil dapat berujung pada persoalan besar. Wajib pajak merasa dirugikan karena data tidak sinkron, sementara aparat pajak harus bekerja ekstra untuk melakukan klarifikasi manual.

Dalam kondisi seperti ini, transparansi menjadi sulit diwujudkan. Bukan karena niat buruk, tetapi karena sistemnya memang tidak dirancang untuk saling berbicara secara utuh. Coretax hadir dengan gagasan mendasar: menyatukan seluruh proses dalam satu ekosistem data terpadu.

Satu Sistem, Satu Identitas

Inti dari Coretax adalah integrasi. Ia mengusung prinsip satu sistem administrasi perpajakan yang mencakup seluruh siklus hidup wajib pajak—dari pendaftaran hingga pengawasan. Setiap wajib pajak memiliki satu identitas digital yang konsisten. Setiap transaksi tercatat dalam satu basis data yang sama.

Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Ketika data terhubung sejak awal, potensi kesalahan berkurang. Ketika riwayat pajak dapat dilihat secara menyeluruh, baik negara maupun wajib pajak berada pada posisi yang lebih setara secara informasi.

Transparansi sebagai Mekanisme, Bukan Retorika

Selama ini, transparansi sering dipahami sebagai janji moral. Coretax mencoba menggeser pemahaman itu. Transparansi dibangun sebagai mekanisme sistemik.

Ketika pelaporan terhubung langsung dengan pembayaran, ketika data transaksi otomatis tercatat, ruang manipulasi menyempit tanpa perlu ancaman verbal. Sistem bekerja bahkan ketika tidak ada yang mengawasi secara langsung.

Wajib Pajak Kecil di Tengah Sistem Besar

Perubahan paling nyata sering dialami oleh wajib pajak kecil—pemilik warung, pengusaha rumahan, atau UMKM yang selama ini merasa pajak adalah urusan rumit.

Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pelaporan menjadi lebih mudah ditelusuri. Riwayat kewajiban dapat dilihat kembali tanpa harus membuka berkas lama. Interaksi dengan kantor pajak tidak selalu menuntut kehadiran fisik.

Aparatur Negara dan Adaptasi Sunyi

Di balik layar Coretax, ada ribuan aparatur negara yang menjalani proses adaptasi. Mereka yang sebelumnya bekerja dengan dokumen fisik kini harus memahami sistem digital, analitik data, dan alur kerja baru.

Langkah sunyi ini justru menjadi fondasi reformasi birokrasi yang sesungguhnya. Ketika aparat bekerja dalam sistem yang dapat diawasi dan diukur, akuntabilitas tidak lagi bergantung pada individu semata.

Antara Efisiensi dan Kepercayaan

Efisiensi memang penting, tetapi kepercayaan publik jauh lebih menentukan. Transparansi tanpa perlindungan data justru dapat menjadi ancaman baru.

Karena itu, tantangan Coretax tidak berhenti pada implementasi teknis. Keamanan data, perlindungan privasi, dan respons terhadap gangguan menjadi ujian berkelanjutan.

Kritik sebagai Bagian dari Proses

Setiap sistem baru selalu memunculkan kritik. Kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur, literasi digital, hingga risiko kesalahan sistem adalah hal wajar.

Justru melalui kritik itulah Coretax dapat berkembang dan diperbaiki.

Menuju Budaya Pajak Baru

Lebih dari sekadar aplikasi, Coretax adalah upaya membangun budaya pajak baru—budaya yang bertumpu pada keterbukaan, kemudahan, dan rasa keadilan.

Ketika proses mudah dipahami, kepatuhan tumbuh secara alami.

Langkah Sunyi yang Menentukan Arah

Coretax mungkin tidak menawarkan sensasi. Namun justru di sanalah kekuatannya. Ia bekerja diam-diam, memperbaiki fondasi, dan menata ulang relasi negara dengan warganya.

Jika kelak urusan pajak terasa biasa—tidak menakutkan, tidak rumit—kita mungkin lupa bagaimana perubahan itu dimulai. Namun langkah-langkah sunyi seperti Coretax-lah yang membuat perubahan itu mungkin terjadi.

Penutup: Coretax adalah contoh bagaimana transparansi tidak selalu hadir dalam bentuk slogan, melainkan melalui sistem yang bekerja secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagikan Artikel ini